RAD mengakui tantangan tata kelola, tetapi belum menyajikan analisis kekuasaan secara sistematis:

• Implementasi kebijakan antar kabupaten tidak seragam, menunjukkan perbedaan kapasitas institusional yang dapat didiagnosis menggunakan governance arrangements framework dalam toolbox.
• Koordinasi antar-OPD digambarkan terfragmentasi dan belum berbasis bukti (tidak terpadu dan belum berbasis sistem.
• Perencanaan dan penganggaran antar level pemerintahan dinilai tidak selaras.
• RAD secara eksplisit mengidentifikasi rendahnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.

RAD perlu membahas:

1. Apa saja struktur tata kelola formal untuk kebijakan sistem pangan  (kementerian, dewan, komite)?
2. Apa saja struktur kekuasaan informal yang membentuk perilaku sistem pangan?
3. Bagaimana keputusan tentang prioritas sistem pangan sebenarnya dibuat dalam praktiknya?
4. Di mana posisi kita (sebagai para analis/komisioner) dalam lanskap aktor ini—dan bagaimana posisi kita dapat membiaskan analisis?
5. Apa saja konflik atau ketegangan utama antara berbagai kelompok aktor?